Panglima TNI
Jenderal Gatot Nurmantyo, membenarkan telah bertemu Presiden Joko Widodo pada
Selasa (27/9/2017) malam, dan telah menyampaikan informasi intelijen yang
diperolehnya, khususnya terkait pernyataannya mengenai impor 5.000 senjata api illegal.
“ Informasi
intelijen yang saya dapatkan hanya akan diberikan kepada Presiden. Pernyataan saya
dalam acara purnawirawan bukan informasi intelijen, karena harus mengandung
siapa aktornya, apa yang akan dilakukan, dimana, kapan waktunya dan bagaimana,”
kata Gatot usai menghadiri diskusi di fraksi PKS, Gedung Nusantara II, Jakarta,
Rabu (27/9/2017).
Dia mengatakan
dirinya tidak bisa membuka isi pembicaraan yang disampaikannya kepada Presiden
ke pubrik, karena informasi yang disampaikannya hanya untuk Presiden.
Menurut dia,
dirinya hanya akan menyampaikan apa yang diketahuinya kepada Presiden atau bila
dipanggil DPR sehingga di luar itu, tidak bisa menyampaikannya.
“ Tanggapan
Presiden tidak boleh saya sampaikan dong, tanya sama Presiden,” ujarnya.
Dia mengakui
apa yang disampaikannya dalam acara silaturahmi dengan para purnawirawan TNI
menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat.
Gatot mengibaratkan
menonton sepak bola, penonton yang ada dibekang gawang akan mengatakan “ off
side” namun penonton yang disamping menilainya tidak “off side” “ masa saya
harus marah, jadi saya menghargai persepsi orang. Dan yang tahu ini
miskomunikasi atau tidak hanya Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya,
Presiden Joko Widodo sudah bertemu dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo, pertemuan berlangsung di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta,
Selasa (27/9/2017) malam, saat Jokowi tiba dari kunjungan kerja di Provinsi
Bali.
“ ya tadi
malam, setelah saya dari Bali, (Panglima) sudah bertemu saya di Halim. Sudah dijelaskan,”
kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu.
Presiden Jokowi
mengaku tidak bisa mengungkapkan soal penjelasan yang disampaikan Panglima
kepadanya karena tidak semua informasi bisa disampaikan ke pubrik.
Presiden justru
meminta pubrik untuk mengacu pada pernyataan yang disampaikan Menteri
Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
September 27, 2017
Tags :
Politik
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments