CITYBET - Korea Utara (Korut) telah melanggar sanksi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendapatkan hampir USD200 juta pada tahun 2017 dari
ekspor komoditas yang dilarang. Begitu laporan rahasia pemantau independen PBB,
yang juga menuding Korut memasok senjata ke Suriah dan Myanmar.
Laporan tersebut ditujukan untuk komite sanksi Dewan
Keamanan PBB, mengatakan bahwa Korut telah mengirim batubara ke pelabuhan,
termasuk ke Rusia, China, Korea Selatan (Korsel), Malaysia dan Vietnam.
Pengiriman itu sebagian besar menggunakan dokumen palsu yang menjadikan
negara-negara seperti Rusia dan China sebagai asal batu bara, bukan Korut.
Dewan beranggotakan 15 negara tersebut dengan suara bulat
meningkatkan sanksi terhadap Korut sejak 2006 dalam upaya untuk mencekik dana
untuk program rudal nuklir dan balistik Pyongyang. Sanksi tersebut melarang
ekspor termasuk batubara, besi, timbal, tekstil dan makanan laut, serta
pembatasan impor minyak mentah dan produk minyak sulingan.
"DPRK (Korut) sudah mencemooh resolusi terbaru dengan
memanfaatkan rantai pasokan minyak global, melibatkan warga negara asing,
perusahaan lepas pantai dan sistem perbankan internasional," para pemantau
PBB mencatat dalam laporan setebal 213 halaman tersebut seperti dikutip dari
Reuters, Sabtu (3/2/2018).
Dengan resolusi 2016, Dewan Keamanan PBB melarang ekspor
batu bara dan mewajibkan setiap negara untuk melaporkan impor batu bara Korut
ke komite sanksi dewan. Kemudian melarang semua ekspor batu bara oleh Korut
pada 5 Agustus.
Pemantau PBB menyelidiki 16 pengiriman batu bara antara
Januari dan 5 Agustus ke pelabuhan di Rusia, China, Malaysia dan Vietnam.
Mereka mengatakan Malaysia melaporkan satu pengiriman ke komite dewan dan 15
pengiriman lainnya telah melanggar sanksi.
Setelah larangan batu bara diberlakukan pada 5 Agustus,
pemantau PBB menyelidiki 23 pengiriman batu bara ke pelabuhan di Rusia, China,
Korsel dan Vietnam. Pemantau PBB mengatakan bahwa semua pengiriman tersebut
akan merupakan pelanggaran resolusi, jika dikonfirmasi.
"DPRK menggabungkan pola navigasi yang menipu,
manipulasi sinyal, transshipment serta dokumentasi palsu untuk mengaburkan asal
usul batubara," kata para pemantau.
"Pemantau U.N juga menyelidiki kasus pengiriman kapal
ke kapal produk minyak bumi yang melanggar (sanksi PBB) dan menemukan bahwa
jaringan di balik kapal ini terutama berbasis di provinsi Taiwan di
China," imbuh laporan tersebut.
Para pemantau mengatakan satu negara, yang tidak disebutkan
namanya, mengatakan kepada mereka bahwa Korut telah melakukan transfer dari
pelabuhan Wonsan dan Nampo serta perairan internasional antara Laut Kuning dan
Laut China Timur antara bulan Oktober dan Januari.
Laporan tersebut mengatakan beberapa perusahaan minyak
multinasional, yang tidak disebutkan namanya, juga diselidiki karena peran
dalam rantai pasokan produk minyak bumi yang dialihkan ke Korut.
Misi Korut untuk PBB tidak segera menanggapi permintaan
untuk mengomentari laporan PBB itu. Sementara Rusia dan China telah berulang
kali mengatakan bahwa mereka menerapkan sanksi PBB terhadap Korut.
Para pemantau juga mengatakan bahwa mereka telah menyelidiki
kerja sama rudal balistik yang sedang berlangsung antara Suriah dan Myanmar,
termasuk lebih dari 40 pengiriman Korut yang sebelumnya tidak dilaporkan antara
tahun 2012 dan 2017 ke Pusat Studi dan Penelitian Ilmiah Suriah. Lembaga ini
adalah institusi yang mengawasi program senjata kimia negara tersebut.
"Investigasi tersebut telah menunjukkan bukti lebih
lanjut embargo senjata dan pelanggaran lainnya, termasuk melalui pengiriman
barang dengan utilitas dalam program rudal balistik dan senjata kimia,"
tulis pemantau PBB.
Mereka juga memeriksa muatan dari dua pengiriman dari Korut
yang dicegat oleh negara-negara tak dikenal dalam perjalanan ke Suriah.
"Keduanya mengandung ubin tahan asam yang bisa menutupi area yang setara
dengan proyek industri skala besar," para pemantau melaporkan.
Satu negara, yang tidak teridentifikasi, mengatakan kepada
pemantau bahwa pengiriman yang disita dapat digunakan untuk membangun batu bata
bagi dinding interior pabrik kimia.
Suriah setuju untuk menghancurkan senjata kimia pada tahun
2013. Namun, para diplomat dan inspektur senjata menduga Suriah mungkin telah
secara diam-diam mempertahankan atau mengembangkan kemampuan senjata kimia
baru.
Misi Suriah untuk PBB tidak segera menanggapi permintaan
untuk mengomentari laporan PBB.
Pemantau PBB juga mengatakan satu negara, yang tidak mereka
identifikasi, melaporkan ada bukti bahwa Myanmar menerima sistem rudal balistik
dari Korut, bersamaan dengan senjata konvensional, termasuk beberapa peluncur
roket dan rudal darat-ke-udara.
Misi Myanmar ke PBB tidak segera menanggapi permintaan untuk
mengomentari laporan tersebut.
Februari 11, 2018
Tags :
Mancanegara
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments